Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp376,8 Triliun
Pemerintah membayar subsidi dan kompensasi Rp376,8 triliun hingga September 2026, atau 84,3 persen dari alokasi APBN. Realisasi naik 54,1 persen dibandingkan tahun lalu.
Realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai Rp376,8 triliun hingga 30 September 2026. Nilai itu setara 84,3 persen dari alokasi dalam APBN 2026 dan meningkat 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Kenaikan realisasi terutama dipengaruhi perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau ICP, nilai tukar rupiah, serta bertambahnya volume bahan bakar minyak, LPG, dan listrik bersubsidi.
Realisasi subsidi dan kompensasi naik 54,1 persen
Berdasarkan paparan pemerintah, pembayaran sampai akhir September terdiri atas subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun. Pada periode yang sama tahun 2025, realisasinya tercatat Rp244,6 triliun, dengan subsidi Rp176 triliun dan kompensasi Rp68,6 triliun.
Angka komponen yang disajikan dibulatkan, sehingga penjumlahannya dapat sedikit berbeda dari total realisasi Rp376,8 triliun. Namun, perbandingan tahunan menunjukkan peningkatan yang jelas, terutama pada pos kompensasi yang nilainya lebih dari dua kali lipat dibandingkan September tahun lalu.
Realisasi sebesar 84,3 persen juga berarti sebagian besar anggaran subsidi dan kompensasi yang disediakan dalam APBN 2026 telah dibayarkan sebelum tahun anggaran berakhir. Besarnya pembayaran mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk menutup selisih biaya yang timbul dalam penyediaan barang dan layanan bersubsidi.
Suahasil menyoroti tiga faktor yang memengaruhi kebutuhan tersebut: pergerakan ICP, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi produk bersubsidi. Perubahan pada faktor-faktor itu dapat memengaruhi besaran yang harus ditanggung pemerintah.
Volume BBM, LPG, dan pupuk ikut bertambah
Data dalam bahan paparan menunjukkan volume BBM bersubsidi naik 9,1 persen secara tahunan menjadi 13.408,6 ribu kiloliter. Penyaluran LPG 3 kilogram bertambah 2,2 persen menjadi 5.761,6 juta kilogram.
Pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat 2,1 persen menjadi 43,4 juta pelanggan. Sementara itu, volume pupuk bersubsidi naik 15,7 persen menjadi 6,6 juta ton. Jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertambah 7,9 persen menjadi 3,7 juta debitur.
Data tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan realisasi tidak hanya berkaitan dengan harga energi. Bertambahnya volume barang dan layanan yang memperoleh dukungan pemerintah turut memengaruhi kebutuhan pembayaran. Setiap komponen memiliki cakupan berbeda, mulai dari energi hingga pembiayaan usaha melalui KUR.
Dalam paparannya, pemerintah juga menyoroti volatilitas harga minyak yang dapat dipicu dinamika geopolitik global. Jika harga minyak bergerak naik, realisasi subsidi energi berpotensi ikut terdorong. Indonesia, menurut bahan paparan, pernah menghadapi situasi serupa ketika konflik Rusia-Ukraina berlangsung pada 2022.
Pembayaran kepada badan usaha dilakukan bulanan
Pembayaran subsidi dan kompensasi, terutama kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), kini dilakukan setiap bulan. Suahasil mengatakan pola tersebut memberi badan usaha yang menjalankan penugasan harga bersubsidi arus kas lebih besar dari APBN.
“Artinya badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk menjalankan harga barang bersubsidi itu dapat cashflow-nya lebih besar dari APBN,” kata Suahasil.
Pembayaran berkala itu menjadi bagian penting dari pelaksanaan penugasan pemerintah. PLN dan Pertamina menjalankan layanan serta menyediakan barang yang harganya diatur atau disubsidi, sementara pemerintah membayarkan kompensasi dan subsidi sesuai realisasi yang disampaikan.
Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari empat perlima alokasi, perkembangan harga minyak, kurs rupiah, dan volume penyaluran akan tetap menjadi perhatian hingga akhir tahun. Paparan APBN berikutnya akan memberi gambaran apakah kebutuhan pembayaran bertambah, sekaligus menunjukkan ruang anggaran yang tersisa untuk menutup kewajiban tersebut.
