Utang Indonesia ke China US$1,45 Miliar, Peringkat 32

Utang Indonesia kepada kreditur China tercatat US$1,45 miliar pada 2024 dan berada di peringkat ke-32. Angka ini hanya mencakup jenis utang tertentu, bukan seluruh kewajiban.

utang-indonesia-ke-china-us-145-miliar-peringkat-32

Utang Indonesia ke China tercatat sebesar US$1,45 miliar pada 2024, menempatkan Indonesia di posisi ke-32 dalam daftar negara dengan pinjaman terbesar dari kreditur China. Angka itu jauh di bawah Pakistan, negara dengan utang tertinggi, tetapi tidak mencerminkan seluruh kewajiban Indonesia kepada China.

Data Bank Dunia dalam publikasi International Debt Statistics, yang dikutip Visual Capitalist, mengukur utang luar negeri jangka panjang sektor publik dan utang yang dijamin pemerintah. Dengan cakupan tersebut, angka yang tercatat merupakan bagian tertentu dari kewajiban negara, bukan keseluruhan utang luar negeri kepada China.

Pakistan memimpin daftar utang kepada China

Pakistan menempati urutan pertama dengan utang US$22,38 miliar pada 2024. Angola berada di posisi kedua dengan US$14,40 miliar, disusul Sri Lanka sebesar US$8,69 miliar. Ethiopia dan Bangladesh melengkapi lima besar dengan masing-masing US$7,44 miliar dan US$6,63 miliar.

Nilai utang Pakistan lebih dari 15 kali lipat angka Indonesia. Indonesia berada di bawah Guinea, yang memiliki utang US$1,65 miliar, tetapi masih lebih tinggi daripada Mozambik, Tanzania, dan Djibouti.

Negara-negara Asia dan Afrika mendominasi daftar tersebut. Sebagian pinjaman digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar dan waktu pengerjaan panjang, mulai dari pembangkit listrik hingga jalan dan jalur kereta.

Namun, urutan berdasarkan nilai nominal tidak otomatis menunjukkan negara mana yang paling kesulitan membayar. Kemampuan melunasi pinjaman turut ditentukan ukuran ekonomi, pendapatan pemerintah, cadangan devisa, serta jadwal pembayaran pokok dan bunga.

Proyek infrastruktur menjadi pendorong pinjaman

Pakistan menjadi contoh menonjol dari penggunaan pinjaman China untuk pembangunan. Hubungan ekonomi dan strategis kedua negara telah berlangsung selama beberapa dekade, antara lain melalui China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Melalui proyek tersebut, China mendukung pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jalan raya, dan fasilitas transportasi. Hingga akhir 2024, sebanyak 17 proyek energi yang telah diselesaikan menambah kapasitas pembangkit sebesar 8.904 megawatt. Jalan tol dan jalan raya yang rampung mencapai 888 kilometer.

Proyek-proyek itu ditujukan untuk memperbaiki pasokan listrik dan memperlancar distribusi barang. Namun, pinjaman yang menyertainya tetap menjadi kewajiban yang harus dikelola pemerintah. Pada Maret 2025, China memperpanjang masa pembayaran pinjaman Pakistan senilai US$2 miliar selama satu tahun. Langkah tersebut memberi ruang bagi Pakistan untuk mengatur pembiayaan dan menjaga cadangan devisanya.

Angola, peringkat kedua dalam daftar, mulai menerima dukungan pembiayaan China pada masa pembangunan kembali setelah perang saudara. Pada 2004, China memberikan fasilitas pinjaman awal US$2 miliar untuk membantu pembangunan infrastruktur. Hubungan pembiayaan itu berkembang, antara lain karena Angola merupakan produsen minyak. Meski begitu, utang Angola kepada China pada 2024 tercatat turun hampir seperlima dibandingkan setahun sebelumnya.

Di Kenya, pinjaman China membiayai sekitar 90 persen pembangunan jalur kereta api Mombasa-Nairobi. Jalur tersebut menghubungkan ibu kota dengan pelabuhan utama dan melayani angkutan penumpang maupun barang. Perusahaan China juga terlibat dalam konstruksi, penyediaan peralatan, dan kegiatan operasional sejumlah proyek.

Angka utang Indonesia perlu dibaca sesuai cakupan

Posisi Indonesia di peringkat ke-32 perlu dibaca dengan memperhatikan batasan data. Karena hanya menghitung utang jangka panjang sektor publik dan utang yang dijamin pemerintah, angka US$1,45 miliar tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan total seluruh kewajiban Indonesia kepada China.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh memberi gambaran lain tentang pembiayaan yang melibatkan China. Proyek itu bertumpu pada pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen dari keseluruhan anggaran. Sementara itu, data Bank Dunia yang menjadi dasar peringkat di atas menggunakan kategori utang tertentu, sehingga angka Whoosh tidak serta-merta bisa disamakan atau dijumlahkan dengan nilai utang Indonesia dalam daftar tersebut.

Pembiayaan Whoosh juga menjadi perhatian setelah pemerintah membahas pengelolaan kewajiban proyek. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan beban utang yang perlu dibayar kepada pemerintah China mencapai Rp1 triliun per tahun. Sejumlah pengamat mengingatkan agar pemerintah memastikan sumber penerimaan dan skema pembayaran yang jelas, sebab penggunaan dana publik untuk kewajiban proyek dapat mengurangi ruang belanja bagi kebutuhan lain.

Perdebatan mengenai pinjaman China kerap mengarah pada istilah debt-trap diplomacy. Namun, besarnya pinjaman saja tidak cukup untuk menilai risiko. Penilaian perlu melihat manfaat proyek, kemampuan menghasilkan pendapatan, kondisi fiskal, serta tata kelola pembayaran. Bagi Indonesia, pemahaman atas cakupan data dan transparansi kewajiban menjadi bekal penting saat menimbang pembiayaan infrastruktur berikutnya.

Lensanegeri