Utang Pinjol Tembus Rp106,94 Triliun, Kredit Macet Naik
OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp106,94 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 22,07 persen. TWP90 naik menjadi 4,73 persen.
Utang pinjol atau pembiayaan pinjaman daring di Indonesia mencapai Rp106,94 triliun pada Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai outstanding industri pindar itu tumbuh 22,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, risiko kredit macet juga meningkat.
Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,73 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut naik dari 4,32 persen pada Juli 2026 dan lebih tinggi dibandingkan posisi Agustus 2025 yang sebesar 2,60 persen.
Data ini menunjukkan dua perkembangan yang berjalan beriringan: pembiayaan pinjaman daring terus bertambah, sementara porsi pinjaman bermasalah dalam pengukuran TWP90 ikut naik. OJK menyatakan tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pengelolaan risiko dan perlindungan dalam industri tersebut.
Outstanding pinjol tumbuh 22,07 persen
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan data itu dalam konferensi pers asesmen sektor jasa keuangan secara daring, Senin, 5 Oktober 2026.
“Pada industri penjaminan daring atau Pindar, outstanding pembiayaan pada Agustus 2026 tumbuh 22,07% year on year dengan nominal sebesar Rp 106,94 triliun,” ujar Agusman.
Outstanding menggambarkan nilai pembiayaan yang masih tercatat dalam portofolio industri. Karena itu, angka Rp106,94 triliun merujuk pada total pembiayaan pindar yang tercatat, bukan jumlah pinjaman baru yang dicairkan hanya pada Agustus. OJK menyampaikan pertumbuhan tersebut secara tahunan, yakni dengan membandingkan nilai Agustus 2026 dan Agustus 2025.
Kenaikan nilai pembiayaan itu berlangsung ketika angka TWP90 juga bergerak naik. TWP90 merupakan indikator risiko kredit macet yang dilaporkan secara agregat oleh industri. OJK mencatat indikator tersebut sebesar 4,73 persen pada Agustus, meningkat 0,41 poin persentase dibandingkan sebulan sebelumnya.
Risiko kredit macet lebih tinggi dari tahun lalu
Perubahan tahunan TWP90 juga cukup besar. Pada Agustus 2025, tingkat risiko kredit macet tersebut berada di 2,60 persen. Dengan posisi 4,73 persen setahun kemudian, indikator itu naik 2,13 poin persentase.
Agusman menyebut posisi TWP90 Agustus 2026 dalam pemaparan kondisi industri jasa keuangan. Data tersebut menjadi salah satu ukuran yang dipantau OJK ketika pembiayaan pindar berkembang. Namun, angka agregat tidak menjelaskan kondisi setiap penyelenggara atau alasan di balik perubahan kemampuan bayar para peminjam.
Kenaikan TWP90 juga tidak serta-merta berarti seluruh pinjaman mengalami masalah. Indikator ini menggambarkan tingkat risiko kredit macet secara keseluruhan, sementara informasi yang disampaikan OJK dalam pemaparan tersebut berfokus pada posisi industri. Rincian penyebab peningkatan, seperti profil peminjam atau jenis pembiayaan, tidak diuraikan dalam data yang disampaikan.
Meski begitu, pergerakan indikator tersebut menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan pertumbuhan outstanding yang kuat. Perkembangan selanjutnya akan terlihat dari data periode berikutnya dan langkah pengawasan yang ditempuh regulator.
OJK siapkan aturan untuk industri pindar
OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), istilah regulasi untuk layanan pendanaan daring. Aturan itu disiapkan untuk memperkuat perlindungan pemberi dana dan industri LPBBTI secara keseluruhan.
Menurut OJK, rancangan tersebut mencakup penguatan mitigasi risiko serta pengetatan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Langkah itu ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola penyelenggara. Penyusunan aturan menjadi salah satu respons regulator di tengah pertumbuhan pembiayaan dan kenaikan indikator risiko.
Di sisi permodalan, OJK mencatat tujuh dari 144 perusahaan pembiayaan belum memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Sementara itu, terdapat 10 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar.
Agusman mengatakan perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK. Rencana itu memuat langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban permodalan minimum.
Penguatan aturan, pemenuhan modal, dan pemantauan risiko akan menjadi bagian penting dalam perkembangan industri pindar ke depan. Bagi masyarakat, data ini menjadi pengingat untuk memahami kewajiban sebelum mengambil pinjaman maupun menyalurkan dana. Pertumbuhan industri masih berlangsung, tetapi kualitas pembiayaan dan perlindungan dana tetap menjadi hal yang perlu dicermati.
