Rumah Subsidi Lesu, Penjualan Lebih Buruk dari Pandemi

Penyerapan rumah subsidi baru mencapai 161.746 unit hingga 29 September 2026. Pengembang menilai lemahnya daya beli dan beratnya cicilan menjadi penghambat utama.

rumah-subsidi-lesu-penjualan-lebih-buruk-dari-pandemi

Penjualan rumah subsidi pada 2026 melambat tajam. Hingga 29 September, penyerapan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat 161.746 unit, jauh dari kuota 350.000 unit yang disiapkan pemerintah. Sejumlah pengembang menilai situasi ini bahkan lebih sulit dibandingkan masa pandemi Covid-19.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, mengatakan para pengembang semula memperkirakan penyerapan bisa melampaui 200.000 unit menjelang akhir tahun. Namun, laju penjualan yang berjalan saat ini membuat target itu kian berat dikejar.

“Kalau kata teman-teman yang lain ini lebih buruk dari Covid. Covid itu kita masih bisa tumbuh,” kata Ari kepada detikcom, Sabtu (3/10/2026).

Daya beli menjadi kendala utama rumah subsidi

Menurut Ari, masalah utama bukan terletak pada kemampuan pengembang membangun rumah, melainkan pada jumlah calon pembeli yang mampu dan berminat mengambil KPR. Pengembang, ujarnya, dapat menyediakan rumah sesuai kebutuhan. Namun, permintaan dari masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap pasokan tersebut.

“Masalah kita itu bukan di supply. Kita bisa bangun berapa saja, yang penting buat kita malah demand-nya. Jadi yang masalah justru pembelinya,” tuturnya.

Ari melihat sebagian anak muda kini tidak lagi menjadikan kepemilikan rumah sebagai prioritas dalam waktu dekat. Uang lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari atau berlibur. Kondisi daya beli yang lemah itu ikut menahan keputusan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah, meskipun beragam kemudahan telah disediakan.

Hambatan lain datang dari riwayat utang, termasuk pinjaman online, yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Catatan tersebut dapat membuat pengajuan KPR tersendat. OJK telah memberikan relaksasi bagi tunggakan di bawah Rp 1 juta agar tidak menjadi penghalang, tetapi Ari menilai kebijakan itu belum membawa perubahan berarti di lapangan.

Relaksasi SLIK dan insentif belum mengangkat minat

Ari mengatakan bank masih bersikap hati-hati dalam menerapkan relaksasi tersebut. Menurut dia, pengembang belum melihat pergerakan signifikan pada penjualan setelah kebijakan diumumkan. Sikap perbankan itu membuat sebagian calon pembeli yang terkendala catatan SLIK tetap kesulitan mengakses pembiayaan.

Pemerintah juga memberikan pembebasan 100 persen pajak untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar. Kebijakan yang berlaku sejak awal tahun itu disebut akan diperpanjang hingga Desember 2027. Namun, insentif tersebut belum cukup mendorong minat beli, terutama di tengah tekanan terhadap kemampuan masyarakat membayar cicilan.

Skema FLPP menawarkan bunga tetap 5 persen selama masa pinjaman. Untuk rumah susun, bunganya 6 persen. Harga rumah subsidi paling tinggi sekitar Rp 240 juta, sementara harga rumah susun berada di kisaran Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar. Tenor KPR dapat mencapai 40 tahun, sedangkan BPHTB dan PBG juga digratiskan.

Berbagai fasilitas itu belum sepenuhnya menjawab persoalan calon pembeli. Ari mengatakan penjualan pada tahun sebelumnya masih dapat mencapai 27.000 hingga 28.000 unit pada periode yang ia bandingkan. Pada Oktober tahun ini, menurut dia, capaian semestinya sudah berada di atas angka tersebut.

Cicilan rumah ikut membebani pemilik

Tekanan pasar tidak hanya terlihat pada penjualan unit baru. Ari menyebut sejumlah bank melaporkan adanya konsumen yang menghentikan cicilan, menutup KPR, atau menjual rumah ketika masa angsuran masih berjalan. Sebagian memilih pindah ke bank lain dengan bunga yang dianggap lebih rendah.

Ada pula pemilik yang menjual rumah secara bawah tangan, mencari rumah yang lebih murah, atau kembali ke kampung halaman karena tidak sanggup meneruskan angsuran. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan keterjangkauan tidak berhenti setelah konsumen berhasil membeli rumah.

“Ini berarti ada data bahwa masyarakat yang sudah beli pun merasa berat mengangsur,” kata Ari.

BP Tapera jajaki rumah subsidi bekas

Di tengah seretnya permintaan, BP Tapera menyiapkan upaya untuk mengejar target penyaluran FLPP. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyebut potensi rumah subsidi bekas yang dapat dibeli kembali oleh MBR menggunakan KPR FLPP.

BP Tapera mengidentifikasi sekitar 60.000 rumah yang diperkirakan mengalami wanprestasi dan berpotensi dibeli oleh MBR lain. Ada pula sekitar 82.000 rumah subsidi yang menjadi aset bank dan berpeluang dipasarkan kembali. Skema rumah subsidi bekas atau “rumah recycle” itu diharapkan menjadi salah satu jalan untuk menambah penyerapan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menyebut perlunya melihat kesiapan pasokan, termasuk rumah siap huni yang dilaporkan pengembang dan rumah susun, dengan tetap memperhatikan permintaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan calon penghuni mampu mengakses pembiayaan sekaligus membayar cicilan secara berkelanjutan. Tanpa penguatan daya beli dan akses KPR, tambahan pilihan rumah berisiko belum cukup untuk menghidupkan kembali pasar subsidi.

Lensanegeri