OJK Awasi Maybank, Tak Intervensi Dugaan PHK

OJK tidak akan mengintervensi dugaan PHK sepihak di Maybank Indonesia, tetapi tetap mengawasi tata kelola dan kepatuhan bank. DPR dan serikat pekerja menyoroti penerapan PIP.

ojk-awasi-maybank-tak-intervensi-dugaan-phk

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan mengintervensi dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII). Namun, OJK tetap mengawasi penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan di sektor jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan berada di ranah mekanisme hubungan industrial dan instansi yang berwenang. Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap penerapan Performance Improvement Plan (PIP) di Maybank Indonesia, yang dipersoalkan serikat pekerja dan mendapat perhatian Komisi XI DPR RI.

“OJK memandang bahwa penyelesaian aspek ketenagakerjaan merupakan kewenangan dan mekanisme yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta instansi yang berwenang,” kata Dian dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Batas kewenangan OJK dalam dugaan PHK Maybank

Dian menegaskan OJK tidak melakukan intervensi terhadap proses penyelesaian hubungan industrial yang sedang berjalan ataupun yang akan berlangsung. Dengan demikian, lembaga tersebut tidak mengambil alih mekanisme yang menjadi kewenangan instansi ketenagakerjaan.

Meski begitu, OJK tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank. Fokusnya mencakup penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap aturan sektor jasa keuangan. Jika ditemukan persoalan yang masuk dalam kewenangan OJK, termasuk terkait ketentuan prudensial dan tata kelola perbankan, OJK menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai aturan.

Sikap tersebut membedakan penanganan sengketa ketenagakerjaan dari pengawasan terhadap operasional dan kepatuhan bank. OJK menyatakan menghormati serta mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, tetapi tidak masuk ke proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Komisi XI DPR soroti penerapan Performance Improvement Plan

Isu dugaan PHK itu sebelumnya dibawa Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia (SPBMI) ke Komisi XI DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (22/9/2026), komisi tersebut menyerap aspirasi SPBMI bersama sejumlah elemen masyarakat, termasuk Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Dewan Sengketa Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta OJK mengevaluasi aturan internal Maybank Indonesia. Ia menilai skema PIP yang semestinya berkaitan dengan pengelolaan kinerja diduga berubah menjadi alat yang menekan pegawai dan berujung pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Amin mengatakan pengaduan serikat pekerja perlu diperhatikan dan akan ditindaklanjuti Komisi XI untuk disampaikan kepada OJK. Menurut dia, persoalan yang disampaikan dalam RDPU menimbulkan keresahan. Namun, tudingan mengenai penggunaan PIP sebagai alat intimidasi tersebut merupakan keluhan yang disampaikan pihak pekerja dan anggota DPR, bukan kesimpulan OJK.

Dalam kesempatan yang sama, Amin juga menyinggung otomatisasi teknologi di sektor keuangan. Ia berpandangan inovasi digital perbankan seharusnya mempermudah layanan, bukan menjadi alasan untuk melakukan pemangkasan tenaga kerja secara tidak adil.

Maybank menyebut PIP bagian dari pengelolaan kinerja

Menanggapi tudingan tersebut, Maybank Indonesia menyatakan menghormati perhatian dan masukan berbagai pihak mengenai penerapan PIP. Juru bicara bank itu mengatakan program tersebut merupakan bagian dari praktik manajemen kinerja yang diterapkan banyak organisasi, dengan tujuan membuat pengelolaan kinerja lebih terukur dan mendukung budaya kinerja tinggi.

Maybank menyatakan pelaksanaan PIP mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank itu juga menyebut hingga saat pernyataan disampaikan belum terdapat kasus perselisihan seperti yang dimaksud dalam tudingan tersebut. Jika ada perselisihan ketenagakerjaan, penyelesaiannya, menurut perusahaan, dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan.

Juru bicara Maybank menambahkan persoalan ketenagakerjaan telah ditangani melalui mekanisme dan instansi pemerintah yang berwenang. Perusahaan juga menyatakan menghormati proses serta kewenangan regulator dan siap memberikan informasi atau klarifikasi yang diperlukan.

Perbedaan pandangan antara pihak pekerja dan perusahaan kini berada dalam sorotan publik, sementara OJK menegaskan batas perannya. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hubungan industrial dan tindak lanjut lembaga yang berwenang, serta pada apakah terdapat aspek tata kelola atau kepatuhan perbankan yang perlu ditangani regulator.

Lensanegeri