Insentif SPPG Berubah, Mitra MBG Minta Kepastian
Gapembi DIY meminta BGN mengkaji perubahan insentif SPPG dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi dengan mempertimbangkan investasi dan kapasitas dapur.
Perubahan skema insentif dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat atau porsi mendorong Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) DIY meminta kepastian hukum. Mereka menilai kebijakan baru perlu dikaji dengan mempertimbangkan investasi, biaya operasional, serta kemampuan dapur menjaga layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gapembi DIY mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menata kembali mekanisme insentif sebelum ketentuan baru diberlakukan sepenuhnya. Organisasi tersebut juga meminta adanya dialog dengan para mitra, penilaian atau grading dapur, serta perjanjian kerja sama (PKS) baru yang memberi kejelasan bagi pengelola.
Bagi para mitra, perubahan ini bukan semata persoalan perbedaan nominal. Mereka ingin kebijakan memberi kepastian mengenai kelangsungan operasional dapur yang telah dibangun dengan investasi besar, sekaligus menjaga kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat.
Investasi mitra mengacu pada skema lama
Gapembi DIY menyebut sebagian pengelola SPPG menggunakan modal pribadi untuk membangun fasilitas. Mitra lainnya mengandalkan pembiayaan perbankan, baik untuk menyiapkan dapur maupun memenuhi kebutuhan operasional.
Menurut mereka, keputusan investasi diambil dengan merujuk pada skema insentif yang berlaku ketika itu. Dalam keterangannya, perwakilan Gapembi DIY, Regar, mengatakan para mitra memahami adanya klausul insentif Rp6 juta selama dua tahun. Karena itu, perubahan aturan setelah investasi berjalan dinilai berpotensi memengaruhi rencana usaha dan keberlanjutan operasional.
“Para mitra sejak awal memahami adanya klausul insentif Rp6 juta selama dua tahun. Investasi dapur SPPG juga menggunakan modal pribadi, termasuk pembiayaan perbankan,” ujar Regar.
Regar menekankan perlunya jaminan bahwa investasi mitra berlangsung berdasarkan aturan yang jelas dan berkeadilan. Ia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan secara mendadak dapat memengaruhi iklim investasi, terutama bagi pengelola yang sudah mengeluarkan dana untuk membangun dan menjalankan dapur.
Skema baru perlu hitung kapasitas dapur
Sebelumnya, insentif sewa dapur ditetapkan sebesar Rp6 juta per hari. Dalam ketentuan terbaru, mekanisme itu berubah menjadi Rp2.000 per penerima manfaat atau porsi. Gapembi DIY menilai perubahan tersebut perlu ditinjau secara menyeluruh, bukan hanya dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Menurut organisasi itu, perhitungan juga perlu memperhatikan kapasitas dan kualitas dapur, besaran investasi, biaya operasional, serta jumlah tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut, kata mereka, berkaitan langsung dengan kemampuan mitra menjaga fasilitas, merawat peralatan, mempertahankan pekerja, dan memenuhi standar pelayanan SPPG.
Perwakilan Gapembi DIY, Nurcholis, menyampaikan bahwa pemerataan tetap penting, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi dapur. Penentuan insentif yang hanya bertumpu pada jumlah penerima manfaat dikhawatirkan tidak menggambarkan kebutuhan dan kapasitas setiap pengelola.
“Kita ingin ada pemerataan, tetapi pemerataan itu harus berdasarkan kualitas dan kapasitas dapur. Jangan sampai perubahan skema justru mengganggu keberlangsungan dapur SPPG,” kata Nurcholis.
Gapembi dorong dialog dan kepastian hukum
Gapembi DIY meminta BGN membuka ruang dialog dengan mitra sebelum mekanisme baru diterapkan secara penuh. Mereka juga mendorong penyusunan PKS baru dan grading dapur sebagai bagian dari penataan skema, sehingga ketentuan yang berlaku dapat memberi gambaran lebih jelas tentang hak dan kewajiban para pihak.
Dialog, menurut Gapembi DIY, dibutuhkan agar perubahan kebijakan tidak mengabaikan kondisi nyata pengelola. Pembahasan dapat mencakup konsekuensi bagi dapur yang telah berinvestasi, kebutuhan biaya rutin, hingga kemampuan menjaga mutu layanan. Dengan begitu, penentuan insentif tidak berhenti pada penyesuaian angka, tetapi turut memperhitungkan keberlanjutan operasional.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah memastikan setiap perubahan memiliki dasar hukum yang jelas dan memperhatikan dampaknya terhadap usaha mitra. Kepastian itu penting bagi pengelola yang menanggung biaya pembangunan maupun pembiayaan, serta bagi keberlangsungan fasilitas dan tenaga kerja yang mendukung layanan SPPG.
Perdebatan mengenai insentif ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan skema yang dapat berjalan beriringan: anggaran digunakan secara tepat, sementara dapur mitra tetap mampu beroperasi dan menjaga kualitas layanan. Bagi Gapembi DIY, kebijakan yang adil bukan hanya soal pembagian insentif, melainkan juga soal kepastian aturan dan keberlanjutan fasilitas. Dialog antara BGN dan mitra akan menjadi langkah penting untuk menemukan mekanisme yang dapat diterima tanpa mengganggu tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
