31 Nakes NTB Terima Satyalancana Karya Satya
Sebanyak 31 tenaga kesehatan NTB menerima Satyalancana Karya Satya dalam peringatan HKN. Acara itu juga menyoroti Cek Kesehatan Gratis dan upaya deteksi TB.
Sebanyak 31 tenaga kesehatan dari Nusa Tenggara Barat menerima Satyalancana Karya Satya dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi NTB, Kamis, 12 November 2026. Penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto itu diberikan kepada aparatur yang telah mengabdi selama sedikitnya 10 tahun.
Penganugerahan tersebut berlangsung saat perhatian pemerintah juga diarahkan pada upaya pencegahan penyakit dan perluasan layanan kesehatan. Seperti dilaporkan SuaraNTB, dasar pemberian tanda kehormatan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 60/TK/2025. Penyematan kepada seluruh penerima diwakili oleh tiga tenaga kesehatan dengan masa kerja berbeda.
Tiga penerima mewakili masa pengabdian
Edi Ramlan, S.K.M., Analis Ahli Madya, menerima penghargaan untuk pengabdian selama 30 tahun. Endi Mariani, S.K.M., M.Kes., yang menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, memperoleh tanda kehormatan atas masa kerja 20 tahun. Sementara itu, Mardhotillah, S.K.M., Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, mewakili kelompok penerima dengan masa pengabdian 10 tahun.
Ketiganya tampil mewakili 31 tenaga kesehatan yang dianugerahi penghargaan pada kesempatan tersebut. Ketentuan dalam keputusan presiden mencakup masa kerja 10, 20, atau 30 tahun. Penerima juga dinilai telah menjalankan tugas dengan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, disertai pengabdian, kejujuran, kecakapan, serta disiplin yang berkelanjutan.
Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian HKN yang diselenggarakan Pemprov NTB. Pada acara yang sama, Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menyampaikan amanat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pesan utamanya, layanan kesehatan harus menjangkau warga tanpa membedakan tempat tinggal mereka.
“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal,” ujar Abul Chair saat membacakan amanat tersebut.
Pemerintah dorong pemeriksaan sebelum muncul gejala
Dalam amanat itu, arah kebijakan kesehatan pemerintah dirumuskan dalam tiga sasaran: mencegah penyakit sebelum terjadi, menghadirkan layanan yang lebih dekat dan lengkap, serta menjaga mutu hidup masyarakat. Abul menyebut perubahan pendekatan sedang dilakukan, dari layanan yang menunggu orang sakit datang menjadi upaya aktif mempertahankan kesehatan dan menemukan risiko lebih awal.
Salah satu wujudnya adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan pada tahun tersebut. Menurut data yang disampaikan dalam acara, layanan CKG sudah tersedia di seluruh kabupaten dan kota. Pemeriksaan itu juga menemukan lebih dari delapan juta warga dengan hipertensi atau diabetes yang sebelumnya tidak merasakan gejala.
Angka tersebut menjadi perhatian karena hipertensi dapat berkembang tanpa tanda yang mudah dikenali pada tahap awal. Penyakit kronis baru kerap diketahui setelah menimbulkan komplikasi, antara lain stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Dari warga yang terdeteksi memiliki hipertensi atau diabetes, sekitar sembilan juta orang disebut telah aktif berobat. Abul menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pemeriksaan, agar risiko kesehatan tidak berhenti sebagai temuan semata.
Pesan pencegahan juga berlaku untuk kanker. Dalam amanat yang dibacakan Abul, deteksi dini disebut dapat membuat penanganan dan pengobatan lebih efektif. Karena itu, CKG diarahkan untuk menjaga warga yang masih sehat sekaligus membantu menemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Deteksi TB jadi bagian dari layanan kesehatan
Program pemeriksaan tersebut juga dihubungkan dengan upaya menemukan kasus tuberkulosis. Abul menyampaikan bahwa sekitar 3.000 orang setiap tahun jatuh sakit akibat TB, sementara sebagian belum mengetahui kondisi mereka. Pemerintah, menurut amanat Menteri Kesehatan, berupaya menggeser pola penanganan dari menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan menjadi penemuan kasus secara aktif di masyarakat.
Sepanjang 2026, lebih dari 700.000 kasus TB dilaporkan berhasil terdeteksi dan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan. Pemerintah menetapkan sasaran Indonesia bebas TB pada 2030. Angka tersebut menjadi ukuran pekerjaan yang masih harus diteruskan, termasuk memastikan pasien yang ditemukan dapat menjalani pengobatan.
Pemberian Satyalancana Karya Satya kepada tenaga kesehatan NTB berlangsung dalam agenda yang sekaligus menyoroti perluasan pencegahan dan deteksi penyakit. Pemerintah menempatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu jalur untuk menemukan risiko lebih dini, sementara target penanganan TB tetap diarahkan pada 2030.
